Simpang Ampek – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, merancang desain hunian sementara ramah disabilitas bagi masyarakat terdampak gempa 6,2 SR di daerah itu.
Penanggung Jawab Tim Operasi Tanggap Darurat Bencana (TDB) PMI Kabupaten Pasaman Barat, Dedy Ihram S, Hut, di Simpang Ampek, Selasa (22/03), mengatakan rancangan hunian tersebut diterapkan untuk memenuhi kebutuhan hunian sementara salah satunya bagi warga lansia atas nama Nurmaya (75) yang beralamat di Kampung Sawah Jorong Tanjung Beruang Nagari Kajai, Kecamatan Talamau.
“Hunian yang dibangun disesuaikan dengan standar Sphere yang diterbitkan lembaga World Health Organization (WHO) bagi penyandang disabilitas yang terdampak bencana dan harus hidup sementara di hunian yang layak dan manusiawi jika dibandingkan hidup ditenda pengungsian, ” ungkapnya.
Menurutnya, selain menyediakan hunian yang layak, pihaknya juga mengupayakan donasi berupa kursi roda agar individu sasaran penerima manfaat bisa tetap aman dan memiliki akses keluar masuk yang lancar ke hunian sementara yang diperuntukkan baginya.
“Untuk hunian diperkirakan besok sudah selesai dan kursi roda sudah diserahkan dalam bentuk pinjam pakai, ” tegasnya.
Hal itu, lanjutnya, merupakan upaya pemenuhan terhadap 7 (tujuh) Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah, meliputi Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan, dan Kesemestaan.
“Dengan kata lain setiap penanganan pasca bencana harus didasarkan pada prinsip-prinsip upaya memenuhi kebutuhan dasar korban terdampak tanpa membedakan suku, ras, agama, pilihan politik, menghormati kesetaraan gender dan harus memenuhi hak yang sama bagi penyandang disabilitas, “ulas Dedy.
Terkait sistem penyaluran bantuan melalui PMI, Dedy menegaskan sebelum bantuan disalurkan terlebih dahulu dilakukan pendataan secara langsung oleh tim relawan agar lebih tepat sasaran dan bisa termanfaatkan dengan baik.
Sehingga, jelasnya, bantuan dan donasi yang disalurkan ke masyarakat baik melalui gudang milik PMI maupun dari donasi bisa dipertanggungjawabkan sesuai sasaran dan peruntukan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
“Dengan demikian maka fungsi-fungsi layanan kemanusiaan yang menjadi ranah penugasan PMI secara berjenjang dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan kaya fungsi, ” tutupnya.
Dari Markas PMI Provinsi Sumatera Barat, Hidayatul Irwan selaku Kepala Markas mengatakan, PMI sumbar sangat mendukung pembangunan Huntara yang mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh WHO, terutama untuk kebutuhan disabilitas.
Ia juga menjelaskan bahwa relawan PMI di Sumatera Barat juga sudah dilatih untuk membangun hunian yang layak bagi penyandang disabilitas dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
“Tentu saja pembangunan Huntara ini juga sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan dukungan di PMI.” tutupnya
