Ketua DPRD Sumbar Supardi dan Kepala Dinas Kesehatan dr. Lila Yanwar ‘terpurangah’ ketika disampaikan semua program dan kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Barat sesuai dengan amanat UU Nomor 1 tahun 2018. Terutama, ketika disampaikan kepadanya bahwa PMI masih tetap berada di daerah bencana, meskipun bencana –misalnya—gempa Pasaman Barat sudah berlalu setahun.
“Gempa terjadi bulan Februari 2022, tapi PMI Sumbar bersama PMI Pasaman Barat masih tetap berada di lokasi bencana bersama para pengungsi membantu masyarakat menyelesaikan berbagai kebutuhan dasar hidup di beberapa nagari di Pasaman Barat,” kata Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar, di Markas PMI Sumbar dalam acara Coffee Morning bersama Stakeholder, Rabu pagi (8/3).
Mendengar paparan Aristo itu, sontak Ketua DPRD Sumbar Supardi menyatakan, tentu saja anggaran yang dihibahkan oleh APBD Sumbar tidak mencukupi. “Kalau dengan kegiatan seperti itu, tentu saja dengan Rp2 miliar sangat tidak cukup, apalagi bencana alam tiap sebentar terjadi di daerah ini,” kata Supardi.
Ia pun melirik kepada Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Lila Yanwar dan dua Kabid dari Bappeda serta BPKAD yang hadir dalam acara tersebut. Supardi lalu mengatakan bahwa dirinya akan berupaya mendorong Pemprov untuk menambah dan mencukupi anggaran bagi PMI Sumbar itu. “Paling tidak menjadi Rp5 miliar,” katanya.
Ia juga mengimbau para Bupati dan Walikota di Kabupaten/Kota untuk memberi perhatian yang lebih besar kepada PMI, khususnya daerah-daerah yang sering mengalami bencana alam. “Kalau OPD, paling-paling kuat sampai masa tanggap darurat berakhir, ini PMI sudah berbulan-bulan masih mendampingi masyarakat korban bencana. Mereka datang lebih cepat dan pulang lebih lambat, sedang OPD terkait tidak bisa melakukan pendampingan berbulan-bulan. Jadi wajarlah dana hibah buat PMI menjadi perhatian pula bagi daerah-daerah, karena tugas-tugas PMI adalah melaksanakan sebagian tugas-tugas negara juga,” kata Supardi yang juga menjadi Ketua Dewan Kehormatan PMI Sumbar itu.
Tahun anggaran 2023 ini, dari Rp5 miliar lebih dana yang diajukan oleh PMI, namun direalisasikan dalam APBD Sumbar sebagai hibah hanya Rp2,5 miliar.
Supardi kemudian berharap PMI bersama relawannya untuk tidak surut dalam semangat dan tekad melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Pihaknya berencana menganggarkan Rp2 miliar lagi pada Perubahan APBD 2023 untuk operasional PMI.
Menyangkut tidak banyaknya respon sejumlah Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk memberi perhatian kepada PMI, Supardi mengajak para pengurus PMI Sumbar untuk keliling daerah menyosialisasikan apa dan bagaimana PMI. “Saya kira para Kepala Daerah itu belum paham dan belum mengenal PMI lebih dalam saja, mereka kira PMI hanya sekedar donor darah. Saya mau diajak keliling menyosialisasikan PMI ini ke daerah-daerah,” ujar dia, disambut tepuk tangan oleh para hadirin.
Namun demikian, dirinya juga mendorong agar PMI tidak semata bersandar pada bantuan pemerintah meskipun diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 2018. “Kita berharap PMI pada waktu mendatang bisa makin mandiri dengan menggalang donasi maupun melalui lobby-lobby ke sejumlah founder,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Lila Yanwar mengatakan pihaknya belum mengetahui secara seksama tupoksi kerja PMI, setelah apa yang terungkap dalam kegiatan ini.
Dikatakannya bila seluas itu tupoksi kerja PMI memang anggaran yang dikelola PMI sebesar Rp2,5 miliar memang sangat kecil. “Kita juga mendukung PMI bisa menjadi lembaga mandiri, namun harus diajukan dahulu rencana strategisnya agar bisa diterapkan dengan optimal, ” katanya.
Dari sisi sektor pelayanan kesehatan (salah satu tupoksi PMI) yang bertalian dengan tugas-tugas Dinkes, Lila mengatakan akan memberi dukungan. Terutama pada saat bencana, dimana banyak donatur membantu nobat-obatan, tapi jarang kita periksa apakah obat-obatan itu pas atau cocok untuk keperluan masyarakat korban bencana. “Kita akan bantu tenaga untuk mensortirnya agar obat-obat yang dibantukan oleh para donatur bermanfaat,” kata dr. Lila.
